FH Unitomo Gelar Semnas HAM Tentang Dampak Penutupan Lokalisasi Prostitusi

tutup-dolly130525cPemkot Surabaya menurut rencana akan menutup lokalisasi Sememi pada Desember 2013 dan akan melakukan rehabilitasi terhadap kawasan lokalisasi Jarak Dolly pada tahun 2014. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani  menggaris bawahi bahwa rehabilitasi lokalisasi di Surabaya harus dilakukan khusus untuk merehabilitasi lokalisasi Dolly. Risma juga menyebut sedang melaukan persiapan matang terkait hendak diapakan kawasan Dolly tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Surabaya akan menjadikan bekas area lokalisasi yang berada di tengah kota itu sebagai sub distrik pengembangan kota.

Namun demikian benarkah alasan Pemkot Surabaya akan menyelesaikan masalah prostitusi bahwa kota Surabaya akan bebas dari prostitusi? Tidakkah dampak dari penutupan itu justru para PSK akan ber “operasi” secara bebas di beberapa sarana umum seperti Taman Kota, pasar dan lain sebagainya?. Dan yang paling mengkahwatirkan justru efek keterjangkauan mereka (PSK) semakin dekat dengan lingkungan anak-anak dan remaja. Bagaimana Aspek perlindungan Hak Azasi Manuasia-nya terhadap mereka? Dari beberapa pertanyaan-pertanyaan itu Fakultas Hukum Unitomo pada Jumat (6/12) di Kampus Unitomo yang akan datang akan menggelar Seminar Nasional dengan tema : Dampak Penutupan Lokaliasai di Surabaya.

Semnas yang menurut rencana akan dinarasumberi Siti Nur Laila( Ketua Komnas HAM) dan Dr. Suparto Wijoyo, SH, MH (Akademisi) ini akan mengundang 100 peserta.

Menurut Siti Marwiyah Dekan Fakultas Hukum di seminar ini akan dikupas tuntas oleh beberapa ahli mengenai dampak hukum dan sosiologis dari pelaksanaan rencana pemerintah tersebut.

“Semua elemen masyarakat akan kami undang termasuk mahasiswa, LSM, birokrat bahkan mucikari dan pekerja seksnya” ujar kandidat doktor ilmu hukum ini.

“Harapan kami pada kegiatan ini akan terjadi diskusi ilmiah sehingga akan teridentifikasi persoalan-persoalan terkini dan aktual yang muncul. Sudah barang tentu nantinya akan ada rekomendasi kepada Pemkot Surabaya tentang pelaksanaan kebijakan ini”, imbuhnya menutup percakapan.

 

Share This: