Permendikbud no. 24 tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh oleh PT

salam,

bersumber dari milis sebelah,

Sudah Terbit Permendikbud no. 24 tahun 2012 tentang Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) oleh Perguruan Tinggi, Permendikbud ini membatalkan Kepmendiknas no. 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program PJJ.

permen no 24 tahun 2012

Pendidikan Jarak jauh adalah Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan kegiatan pembelajarannya dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi, komunikasi dan media lain. Contoh PJJ adalah UT

Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh berbeda dengan Pendidikan KELAS jauh, penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh harus dengan ijin Dirjen Dikti setelah memenuhi persyaratan Permendikbud no. 24 tahun 2012, sedangkan pendidikan kelas jauh hanya boleh diselenggarakan oleh prodi yang peroleh ijin Mendikbud setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan Permendiknas No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permen20-2011ProdiDiluarDomisili.docx

Permendikbud ini merupakan kabar baik bagi dunia pendidikan tinggi karena menjadi salah satu solusi bagi Program Percepatan Pengembangan Dosen terutama bagi para dosen yang berkualifikasi S1, dengan biaya kuliah yang relatif lebih murah dari program S2 regular dan tidak mengganggu tugas sehari-hari, memungkinkan mereka mengikuti program ini.

One Response to “Permendikbud no. 24 tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh oleh PT

  • saya tdk bgtu tertarik utk membahas perbedaan istilah Pendidikan Jarak Jauh atau Kelas Jauh scr normatif pemerintah dlm kementrian pendidikan sdh menerbitkan regulasinya,tetapi apakah ATURAN itu MAMPU melaksanakan amanah pembukaan UUD 1945, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA……???dan bisa menyelesaikan permasalahan kuantitas dan kualitas pendidikan di negara tercinta kita ini?coba pemerintah liat langta JANGAN hanya bisa terima laporan ttg kondisi pendidikan terutama teman teman dan anak anak kita khususnya di daerah tertinggal,biak,NTT dll.mampukah pemerintah menyelesaikannya dg kita berdebat pasal demi pasal ttg aturan2 PJJ atau KLAS jauh?sdhlah buat aturan yg solutif dan jng diskriminatif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


seven − 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>