Tingkatkan Pengetahuan RUU Jabatan Hakim FH Unitomo Gelar Kuliah Umum

Kolonel Purn. CHK.Joko Sasmito sedang memberikan Materi Diskusi tentang RUU Jabatan Hakim di Kampus Unitomo

Bertempat  di ruang laboratorium Peradilan Semu Kampus Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Kamis (6/4) Fakultas Hukum Unitomo selenggarakan Kuliah Umum yang bertajuk Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Kuliah umum yang dikemas dengan diskusi ini menghadirkan Kol. CHK (Purn) Dr. Joko Sasmito, anggota Komisi Yudisial yang juga Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

Dalam pemaparan materi awalnya Joko Sasmito banyak memotivasi peserta kuliah yang kebanyakan adalah Para Mahasiswa S-1 dan S-2 Fakultas Hukum Unitomo itu agar selalu mengembangkan mimpi karier masa depannya.

“Semula saya ini hanya tamatan STM dan akhirnya berkarier di militer. Tidak terpikir untuk akhirnya bisa berkarier sebagai komisioner di KY”, Ujar mantan hakim militer ini.

Dr. Siti Marwiyah SH.,MH sedang memoderatori diskusi dalam kuliah umum tentang RUU Jabatan Hakim di Kampus Unitomo

Masa depan tidak harus di tentukan dengan sekolah dan fasilitas yang bagus. Yang penting dalam setiap tugas harus selalu jujur, disiplin, mengembangkan kemampuan  interpersonal skill serta selalu belajar keras, kata pria yang pernah menjadi komandan batalyon di Timtim ini.

Sementara, dalam menyampaikan materi diskusi selanjutnya Joko Sasmito banyak melihat adanya kelemahan-kelemahan regulasi yang mengatur mengenai hakim. “Pengaturan mengenai jabatan hakim, tidak harmonis, masih tersebar, dan bersifat parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disusun mengenai jabatan hakim dalam satu undang-undang,”ujarnya.

Bapak Jerry Radix, SH, MH Peserta Diskusi sedang bertanya dalam sesi tanya jawab

Kondisi inilah, kata Joko Sasmito, yang melatar belakangi pemikiran perlunya Rancangan Undang Undang (RUU) Jabatan Hakim di Indonesia.  Apalagi, kata Purnawirawan Kolonel ini, hakim sebagai pejabat negara dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman perlu menjaga integritas, kemandirian, profesionalitas, serta dijamin keamanan dan kesejahteraannnya. Mengenai berbagai hal yang dirasa baru yang ada di RUU JH itu, menurut  Joko, diantaranya, dalam pasal 9, calon hakim pertama, usia minimal 30 tahun dan maksimal 35 tahun. “Selain itu juga memiliki pengalaman praktek di bidang hukum, misalnya sebagai advokad, jaksa, polisi, notaris, mediator, arbiter atau kasi minimal 5 tahun,”ujarnya.  Dalam pasal 31, jabatan hakim agung adalah 5 tahun, dapat ditetapkan kembali setelah 5 tahun melalui evaluasi yang dilakukan KY dengan persetujuan DPR RI. “Sedang usia pensiun hakim, untuk hakim pertama 60 tahun, hakim tinggi 63 tahun dan hakim agung 65 tahun,” ujarnya. Ditambahkan Joko Sasmito, yang juga menjadi fokus bahasan dalam RUU JH adalah status jabatan hakim, manajemen pengelolaan hakim, serta pengawasan kekuasaan kehakiman di Indonesia. “Dalam hal pengawasan, dimaksudkan untuk penguatan fungsi kontrol terhadap kekuasaan kehakiman, bukan untuk tujuan merusak, tetapi untuk mengembalikan kepercayaan publik,” ujarnya

Narasumber Komisioner KY Kol. Purn. CHK Joko Sasmito foto bersama mahasiswa S1 dan S2 serta dosen Fakultas Hukum Peserta Kuliah Umum

Sementara itu ditemui di sela-sela acara Dekan Fakultas Hukum Unitomo Dr. Siti Marwiyah SH. MH, mengaku kerjasama Unitomo dengan KY selama ini membawa banyak manfaat bagi mahasiswa  S-1 dan S-2 dan dosen fakultas hukum Unitomo, secara kualitas akan mendapatkan tambahan ilmu. “Tentunya juga membawa manfaat bagi lembaga Unitomo sendiri,” ujar Siti Marwiyah. Apalagi, kata adik Mahfud MD ini, Unitomo adalah satu dari lima perguruan Tinggi di Jawa Timur yang selama ini menjalin kerjasama dengan KY. “Kerjasama ini tentunya akan kita teruskan,” pungkasnya menutup percakapan.

Share This: