Dari Seminar Antikorupsi BEM FH Unitomo: Banyak Pejabat Takut Serap Anggaran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung upaya kalangan pendidikan dalam ikut membentuk karakter antikorupsi di kalangan peserta didik, termasuk di kalangan perguruan tinggi. “Itu sebabnya, kami sangat memberi apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan sejumlah kampus, termasuk Unitomo, dengan memasukkan materi antikorupsi dalam kurikulum”, demikian disampaikan Dian Rahmawati, dari Direktorat Pendidikan dan pelayanan Masyarakat KPK dalam seminar “Tantangan Dinamika dan Format Ideal Bagi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” yang digelar BEM FH Unitomo di Auditorium Ki Mohammad Saleh Gedung F Lantai 5 Kampus Unitomo Senin (04/04).

Dengan adanya sinergi dengan kalangan pendidikan, ujar Dian, KPK bisa lebih fokus pada upaya penindakan dan pencegahan korupsi. “Kami berharap dengan adanya sosialisasi yang terus menerus mengenai persoalan antikorupsi dan kerjasama yang makin baik dengan kalangan pendidikan, akan segera terbentuk komunitas kampus yang terfokus pada pendidikan karakter antikorupsi”, imbuh wanita berkaca minus ini di hadapan peserta seminar yang berasal dari kalangan mahasiswa FH PTN dan PTS beberapa kampus diSurabaya.

Selain Dian, acara yang dimoderatori Sugiarto dari BEM FH Unitomo ini juga menampilkan Lies Sulistyani, SH, MH, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Dr. Bachrul Amiq, Pembantu Rektor II Unitomo. Dalam paparannya, Lies Sulistiyani banyak mengupas tentang strategi penguatan LPSK, terutama dalam penggunaan Pasal 10 Ayat 1 UU 13/2006 untuk membela pelapor korupsi agar tidak dilaporkan balik melakukan pencemaran nama baik.

Untuk melindungi pelapor korupsi (whistle blower), ujar Lies, LPSK telah menjalin kerjasama dengan polisi, KPK, kejaksaan, pengadilan dan lembaga penegak hukum lain agar mengutamakan penyelesaian kasus korupsi yang dilaporkan daripada laporan balik tentang pencemaran nama baik. “Kalau terbukti, maka laporan pencemaran nama baik bisa tidak dilanjutkan prosesnya, tapi kalau sebaliknya masih memungkinkan ada proses hukum lanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Dr. Bachrul Amiq lebih banyak mengungkapkan keprihatinannya atas langkah-langkah penindakan hukum bagi para pelaku korupsi diIndonesiayang menurutnya selama ini belum banyak memberi efek jera bagi para pelakunya. Hal ini terbukti dengan masih terus bermunculannya pelaku-pelaku korupsi lain di seluruh penjuru negeri ini.

Di samping itu, tambahnya, perlu dipikirkan cara agar upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi tidak berdampak negatif terhadap jalannya roda pemerintahan umumnya dan pembangunan khususnya. “Selama ini, selain berdampak positif bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa, upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi tampaknya juga berdampak negatif terhadap menurunnya serapan anggaran di banyak instansi pemerintah, di pusat maupun daerah. Rupanya banyak pejabat pemerintah kini enggan berurusan dengan pengajuan anggaran karena takut dengan jerat hukum”, demikian ujar PR II Unitomo ini. (ADB)

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Name *
Email *
Website